Jakarta (ANTARA) - Manajemen BUMD DKI Jakarta, PT JakLingko Indonesia menyebut sistem integrasi antarmoda yang mulai diterapkan pada Agustus 2022 akan membuat penyaluran subsidi tarif transportasi umum lebih tepat sasaran. Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin mengatakan pada fase tiga, pihaknya akan menerapkan pembayaran berbasis akun pengguna atau "accound based ticketing" pada aplikasi integrasi antarmoda yang diinisiasi oleh JakLingko.
"Pemerintah bisa memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran. Ke depannya, tarif itu akan berdasarkan profil pengguna, sehingga mereka yang membutuhkan tarif lebih rendah dapat menikmati sesuai profil masing-masing," kata Kamaluddin di Jakarta, Senin.
Adapun penerapan pembayaran tiket berbasis akun baru akan diimplementasikan pada fase ketiga integrasi yang ditargetkan pada Agustus 2022.Saat ini, JakLingko masih melakukan perluasan uji coba untuk pembayaran tiket melalui sistem "tapping" kartu dan QR Code dari aplikasi JakLingko di sejumlah "gate" atau akses masuk pada stasiun dan halte seluruh moda transportasi.Aplikasi JakLingko ditargetkan dapat diunduh secara luas pada Januari 2022. Kemudian, dengan kartu dan aplikasi yang sama, tarif integrasi antarmoda mulai diberlakukan pada fase kedua yakni Maret 2022.
Para pengguna transportasi umum akan menikmati tarif yang lebih terjangkau dengan sistem "bundling" jika menggunakan kombinasi 4 moda transportasi yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta dan KAI Commuter.Pada fase ketiga, sistem integrasi antarmoda akan menerapkan pembayaran berbasis akun yang akan mencatat profil pengguna aplikasi tersebut.Pengguna nantinya wajib mengisi data pribadi lengkap termasuk nomor identitas, kartu keluarga (KK), alamat domisili, hingga memindai KTP dan KK dan nanti akan diverifikasi secara digital. Jika profil pengguna di antaranya merupakan pensiunan, veteran, pelajar atau penyandang disabilitas, JakLingko akan memberikan tarif khusus, yang saat ini masih dalam pembahasan tim penyusun tarif integrasi JakLingko.
"Mereka yang membutuhkan tarif lebih rendah sesuai dengan profil yang dimiliki, misalkan lansia, pelajar, veteran, bisa mendapat tarif yang lebih hemat lagi ke depannya," kata Kamaluddin.
Kamaluddin menambahkan bahwa data profil pengguna akan dikumpulkan dan dianalisa oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun kebijakan ke depannya, terkait penambahan koridor baru, jadwal baru hingga frekuensi bus dan kereta yang diperlukan oleh pengguna transportasi umum.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021
