Komisi B DPRD DKI Jakarta mengingatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi bahwa masyarakat menantikan integrasi pembayaran transportasi umum yang hingga saat ini belum terwujud. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyampaikan, belum terwujudnya layanan integrasi juga menjadi salah satu penyebab warga Jakarta belum mau beralih sepenuhnya menggunakan transportasi umum.
"Masyarakat bertanya terus kepada kami kapan integrasi pembayaran bisa dituntaskan terkait pembayaran satu kartu berlaku untuk semua," kata Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Mochamad Yana Aditya, menjelaskan, pihaknya akan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat secara prima. Salah satunya, melalui integrasi sistem pembayaran dengan PT JakLingko Indonesia dengan perbaikan backend system e-Ticketing.
"Integrasi perangkat dan infrastruktur Transjakarta dengan ekosistem Jaklingko dan proses migrasi server e-ticketing. Jadi implementasi integrasi pembayaran antar moda, baik TJ, LRT, dan MRT, melalui platform yang dikelola PT JakLingko Indonesia," tutur Yana.
Adapun, Direktur Utama MRT Jakarta, William P Syahbandar, mengatakan, pihaknya selain fokus pada integrasi pembayaran, juga berfokus menggenjot target penumpang di 2022. Di mana, pihaknya menargetkan sebanyak 14,6 juta per tahun atau 40.000 penumpang per hari sebagai sasaran pengguna MRT sebagai moda transportasi terkini.
"Dibandingkan dengan tahun 2021, dan target total penumpang perusahaan naik sekitar 121 persen dan layanan diperkirakan akan terpenuhi 95 persen di tahun ini," tutur William.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA 2022
