Membangun Ekosistem Mobilitas Terintegrasi dengan Standar Tata Kelola Tertinggi
JLI berkomitmen teguh menerapkan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran) demi mewujudkan operasional kliring transaksi antarmoda dan integrasi tarif megapolitan yang transparan, amanah, serta berstandar internasional.
5 Prinsip Tata Kelola (TARIF)
Komitmen menyeluruh seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Insan JakLingko dalam mengawal mandat mobilitas umum secara profesional dan akuntabel.
Transparansi
Keterbukaan informasi material secara tepat waktu dan akurat mengenai kinerja operasional kliring, laporan finansial, dan pengadaan barang/jasa bagi publik dan mitra kerja.
Akuntabilitas
Kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban dalam tata kelola Central Clearing House System (CCHS), rekonsiliasi dana transaksi harian publik antarmoda secara presisi.
Responsibilitas
Kepatuhan penuh pada regulasi sistem pembayaran Bank Indonesia, perundang-undangan korporasi, regulasi Pemprov DKI Jakarta, serta perlindungan data pengguna.
Independensi
Pengambilan keputusan manajerial dan teknis secara obyektif, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), tekanan pihak luar, maupun intervensi yang tidak proporsional.
Kewajaran & Kesetaraan
Jaminan perlakuan adil dan setara bagi seluruh operator transportasi (Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KCI), perbankan mitra, dan seluruh pengguna tiket integrasi.
Pedoman & Kerangka Kerja Tata Kelola
JLI mengoperasikan sistem kliring publik berskala megapolitan berdasarkan seperangkat regulasi ketat, pakta integritas, dan pedoman kepatuhan internal berstandar internasional.
- check RUPS sebagai organ tertinggi keputusan korporasi.
- check Dewan Komisaris & Komite Audit independen pengawas kebijakan.
- check Direksi penyelenggara operasional, teknologi, & keuangan perusahaan.
- check Satuan Pengawasan Intern (SPI) pelaksana audit kepatuhan internal.
Board Charter (Piagam Direksi & Dewan Komisaris)
Panduan komprehensif mengenai tata kerja, batasan wewenang, mekanisme rapat gabungan, serta pembagian tanggung jawab guna mencegah benturan wewenang operasional.
Pedoman Etika & Perilaku Bisnis (Code of Conduct)
Rujukan norma etika kerja seluruh karyawan dalam berinteraksi dengan sesama kolega, pengguna jasa, perbankan, vendor teknologi, hingga regulator.
Kebijakan Anti-Penyuapan & Anti-Korupsi
Kebijakan toleransi nol terhadap segala bentuk suap, pemerasan, dan komisi terlarang dalam setiap proses operasional pengadaan dan transaksi tiket terpadu.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Mekanisme wajib lapor atas setiap pemberian, fasilitas, bingkisan, maupun jamuan yang berkaitan langsung dengan jabatan, ditangani secara transparan oleh UPG.
Kanal Pengaduan Pelanggaran Bersih & Terlindungi
Kami menyediakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran hukum, etika, kecurangan finansial (fraud), maupun benturan kepentingan. Seluruh laporan diproses oleh tim independen dengan jaminan penuh kerahasiaan identitas dan perlindungan pelapor.
Identitas Anda terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Diperiksa langsung oleh Komite Etik & Satuan Pengawasan Intern.
Verifikasi laporan awal maksimal 3 x 24 jam kerja.
Kanal Resmi Pengaduan
Hubungi kami melalui akses aman berikutDokumen & Publikasi Resmi GCG
Unduh laporan tata kelola, piagam kepatuhan, dan sertifikasi operasional terkini dalam format PDF.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code) PT JLI
Pedoman komprehensif implementasi lima prinsip tata kelola dan etika pengambilan keputusan.
Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (Code of Conduct)
Standar integritas insan JakLingko dalam interaksi internal dan pemangku kepentingan eksternal.
Laporan Tahunan & Keberlanjutan 2024 (Annual Report)
Ringkasan audit kepatuhan, laporan kinerja keuangan kliring, dan tata kelola terintegrasi.
Kebijakan Anti Penyuapan & Pengendalian Gratifikasi
Ketentuan pelaksanaan kepatuhan ISO 37001 dan batas wewenang Unit Pengendali Gratifikasi.
Pedoman Whistleblowing System & Perlindungan Pelapor
Mekanisme teknis pelaporan, investigasi internal, dan perlindungan kerahasiaan saksi/pelapor.
Piagam Dewan Komisaris & Direksi (Board Charter)
Pedoman hubungan kerja, kewajiban pelaporan, dan tata kelola sinergi pimpinan BUMD/Konsorsium.
Butuh Klarifikasi Regulasi atau Kepatuhan?
Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Tata Kelola Perusahaan JLI siap memberikan asistensi bagi mitra dan pemangku kepentingan.